APPSI sebagai asosiasi yang menaungi dan membela kepentingan pedagang pasar rakyat/ tradisonal terus berupaya untuk aktif melakukan monitoring, setiap terjadi hal hal yang sekiranya merugikan pesar, pedagang pasar dan rakyat.
Koktekstasi muara apa yang terjadi di oasar rakyat akan langsung berdampak pada rakyat kebanyakan, karena rakyat Indonesia kebanyakan mempunyai keterbatasan daya beli dan kedua penduduk kita kebanyakan berada di desa desa, yang secara konkret menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari harinya diperoleh dari warung tetangga atau pasar rakyat/ tradisional.
Berkaitan dengan itu, dan dalam konteks terjadinya gejolak dua bahan pokok penting, APPSI melakukan monitoring langsung ke pasa pasar khususnya pasar pasar yang ada si Jawa Barat.
Ada beberapa temuan yang kami anggap sebagai anomali, yaitu kenaikan beras yang telah berlangsung hampir 3 bulan masih belum ada upaya untuk melakukan stabilisasi pasokan guna menekan harga beras di lapangan.
Hasil kunjungan ke beberapa pasar pasokan beras operasi pasar Bulog sangat minim, dan kalaupun ada, bukan dari Bulog langsung, tetapi dari Pihak ke 3 dengan harga jual kepada para pedagang sudah di atas HET yang ditentukan. Harga beli pedagang beras Bulog di beberapa pasar diketahui berkisar antara Rp 9.400 sampai Rp 10.400 per kg kemasan 50 kg. Dengan demikian, target penurunan harga beras sangat tidak mungkin bisa dicapai pada HET Rp 9.450 per kg, karena beras operasi Bulog saja selain minim pasokan juga pedagang membeli sudah di atas HET. Kondisi ini sangat memberatkan rakyat kecil yang berpenghasilan harian, dimana membeli beras hanya untuk makan sehari sampai dua hari saja, karena rakyat kecil membeli beras jumlahnya banyak yang tidak lebih dari 2 kg setiap pembelian. Dan sekarang harus merogoh kantong lebih dalam lagi lantaran beras yang terjangkau tidak ada di pasaran.
Di lain pihak, Bulog sebagai institusi yang memperoleh penugadan dari negara malah mengalokasikan dan mentargetkan distribusi ke ritel ritel moderen. Ini sebuah kebijakan yang tidak berempati pada rakyat kecil umunya, dan pedagang pasar khususnya, dan menyakiti hati para pedagang pasar.
Kebijakan ini selain merugikan rakyat kecil, ditengarai akan membunuh keberadaan pasar dan pedagang pasar sebagai salah satu infrastruktur ekonomi nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Kondisi kelangkaan komoditas di pasar, selain beras, juga terjadi pada minyak kita yang terlanjur melekat sebagai minyak murah di mata rakyat. Sangat sulit diperoleh oleh. Padahal sudah hampir memasuki bulan ke 3, sama halnya dengan belum ada tanda tanda pasokan akan normal kembali, sehingga rakyat dan UMKM bisa membeli kembali minyak goreng dengan harga terjangkau.
Mencermati temuan temuan tersebut, kami mendesak Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk sesegera mungkin melakukan langkah strategis dengan melakukan prioritas supply ke pasar pasar rakyat, sebagai bagian dari syabilisasi harga yang telah memberatkan rakyat kecil dalam beberapa bulan ini
Nandang Sudrajat
Ketua DPW APPSI JABAR