Akademisi dari Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Jombang menilai, kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng (migor) bersubsidi merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan.
Wakil Direktur Pasca Sarjana Unhasy Jombang, Dr. H. Khoirul Anwar M.Si mengatakan, pada dasarnya dirinya setuju dengan kebijakan pembatasan pembelian migor bersubsidi karena hal tersebut juga untuk kestabilan harga dan pemerataan di masyarakat.
“Dampaknya bagus. Tidak ada penimbunan, tidak ada kongkalikong,” ungkap Khoirul Anwar, Rabu (22/2). Dia berharap agar kebijakan tentang migor bersubsidi dapat ditata lebih baik lagi, terutama dalam hal menejemennya.
“Karena itu bisa jadi konflik di ‘lower class’,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Kabupaten Jombang, Abdul Ghofar mengungkapkan, kondisi susah sempat dirasakan para pedagang pada awal terjadi pembatasan pembelian migor bersubsidi.
“Tapi nanti kita cobalah kalau sampai hari ini masih sulit, kalau teman-teman pedagang masih susah ya kita akan bergerak nanti. Jadi bagaimana caranya pedagang ini lebih mudah. Kan semua tetap ada aturan mainnya. Kita kawal terus itu,” ungkap Abdul Ghofar.
Terkait permasalahan minyak goreng bersubsidi, Abdul Ghofar berharap minyak goreng tersebut mudah dicari.
“Barang mudah dicari, ‘nggak’ langka, harga bisa standar, normal tidak ada permainan-permainan. Jika ada permainan harusnya pemerintah lebih tegas, tegak lurus dan bisa membela rakyat kecil,” tandas Abdul Ghofar. HARIANBHIRAWA