Banyak orang menggugat atas terjadinya ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi nasional yang timpang sehingga menciderai rasa keadilan rakyat kebanyakan.
Gugatan itu dilontarkan oleh berbagai pihak pada berbagai kesempatan baik yang bersifat monolog maupun dalam forum forum dialog tentang sistem perekonomian nasional.
Namun demikian, gugatan demi gugatan hadir bergelombang, berlalu begitu saja, bak anjing menggonggong kafilah berlalu.
Ketimpangan tersebut, merupakan sebuah Paradoks bagi Indonesia yang dengan kekayaan alam melimpah, tapi tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyatnya.
Kondisi paradoksnya Indonesia, yang mengupas sejumlah ketimpangan sekaligus konsep solusi yang ditawarkan bisa dibaca dan dipelajari dalam buku Paradoks Indonesia yang telah terbit beberapa tahun lalu.
Dalam konteks itu, seharusnya tidak perlu terjadi, apabila Hak Penguasaan Negara (HPN) atau Hak Memguadai Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimaknai dan dilaksanakan secara utuh. Artinya, negara jangan hanya menjadi regulator dan pengawas saja, tetapi sekaligus harus menjadi pengendali pengelolaan dan alokasi sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak bagi rakyat kebanyakan.
Kalau HPN / HMN sebagaimana implementasi yang dilakukan hari ini, maka selama itu pula negara akan kalah terus oleh swasta. Sebab kondisi hari ini yang dimaksud dengan HPN / HMN, adalah praktek lepasnya kendali sumberdaya ekonomi, dari otoritas negara untuk kepentingan rakyat kebanyakan.
Alternatif solusi dari semua yang terjadi hari ini adalah, kita harus memberikan kesempatan kepada Kang Prabowo untuk mengimplementasikan buah pikirnya, sebagaimana yang tertuang di dalam buku Paradoks Indonesia yang Dia susun sendiri. Kenapa demikian?? Karena buku Paradoks Indonesia merupakan buah pikir yang secara konsisten selalu Dia kemukakan selagi masih aktif dinas dalam dunia militer.
Konsistensi sebuah pemikiran dan konsep yang telah bertahun tahun diperjuangkannya, berarti mengalir datangnya dari hati nurani ingin mengabdi pada negeri untuk kepentingan rakyat.
Dalam buku tersebut, dia menawarkan konsep ekonomi konstitusi, melalui otoritas dan kewenangannya sebagai Presiden. Kami yakin, Kang @prabowo bisa menciptakan kesetimbangan penguasaan sumberdaya ekonomi nasional secara merata dan adil. Karena Dia pasti sudah tahu takaran resep yang harus dilakukannya untuk menciptakan keadilan sebagaimana dimaksud sila Ke 5 Pancasila. Aamiin aamiin aamiin YRA.
Tulisan di atas bukan bermaksud untuk memaksa dan diterima, tetapi bahan renungan dan istikhoroh dalam menghadapi kontestasi Pilpres tahun 2024 yang akan datang.
Wallohualam bis showab
Nandang Sudrajat
Ketua DPW APPSI Jabar
Praktisi Pertambangan