DPRD Sampang menggelar pertemuan dengan tim relokasi pemerintah kabupaten (pemkab), Jumat (1/9/2023), guna membahas keberlanjutan relokasi pedagang di Pasar Srimangunan yang sempat menuai banyak penolakan. Namun, dalam pertemuan itu tidak melibatkan Asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia (APPSI), yang sejauh ini getol membela nasib pedagang.
“Kami memang belum menerima pemberitahuan atau undangan terkait pertemuan tim relokasi dan DPRD, hari Jumat kemarin,” ujar Sekretaris DPD APPSI Sampang Moh. Iksan Budiyono kepada Kabar Madura, Minggu (3/9/2023).
Dia mengaku tidak mempermasalahkan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Terpenting, nantinya APPSI dilibatkan dalam kajian mengenai urgensi relokasi pedagang tersebut.
“APPSI dan perwakilan pedagang akan diundang untuk melakukan kajian bersama, seperti yang sudah disepakati dan disampaikan oleh Sekdakab saat menemui massa aksi kemarin,” tambahnya.
Kemudian, kata Iksan, APPSI melihat ketidaksiapan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sampang menyampaikan alasan relokasi blok C1 Pasar Srimangunan kepada perwakilan pedagang. Justru, mereka lebih memilih mempengaruhi dan meminta dukungan kepada DPRD terkait kebijakan relokasi tersebut.
“Pedagang yang ngertinya hanya kulakan berapa dan dijual dengan keuntungan berapa, akan diserang oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi,” tegas Iksan.
Hingga saat ini, dia menegaskan, pihaknya masih menunggu undangan rapat dengan pemkab agar polemik relokasi pedagang ini cepat selesai dan tidak berkepanjangan.
“Biar jelas, dilanjutkan relokasi atau Pasar Srimangunan itu tetap jadi pasar tradisional,” tukasnya.
Sementara Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menuturkan, aspirasi dari pedagang dan APPSI terkait relokasi itu sudah disampaikan kepada pihak pemkab.
“APPSI kan sudah dua kali menyampaikan ke kami. Hal-hal yang menjadi keberatan APPSI ini, kami sampaikan. Untuk kemudian dibicarakan, bagaimana jawabannya,” jelas Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut. KABARMADURA