Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berharap pemerintah mendorong sejumlah pihak terkait agar dapat mengatasi masalah para pedagang pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW APPSI Jawa Barat Nandang Sudrajat ketika jajaran APPSI pusat bersama Staf Khusus Tenaga Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyambangi sentra produksi sepatu di Cibaduyut, Bandung pada Jumat (27/8).
Kunjungan ini sendiri merupakan tindak lanjut pertemuan antara pengurus APPSI dengan anggota Wantimpres, Mardiono, di Kantor Wantimpres, Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8).
“Nilai transaksi para pedagang komoditas bahan pokok anjlok sampai dengan 50 persen. Begitu juga dengan penjualan komoditas pakaian yang kini tinggal 20 persen,” kata Nandang.
Mengenai hal ini, kata dia, APPSI meminta Wantimpres untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pedagang pasar. Khususnya, terkait bantuan modal yang kini terkuras karena digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
“Bantuan modal merupakan hal terpenting agar pedagang bisa bangkit melakukan pemulihan, sehingga pedagang bisa punya kemampuan untuk kembali melanjutkan kegiatan perdagangannya,” kata dia.
Dalam kunjungan tersebut, hadir Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Terpilih Sudaryono, Sekretaris Dewan Pembina DPP APPSI Fery Juliantono dan Bendahara Umum DPP APPSI Junaedi Kei.
Kemudian, Ketua DPW APPSI Sulawesi Tengah H Amin Badawi serta Ketua dan Sekretaris DPW APPSI Sumatera Utara, H Husni dan Budi Hartojo.
Sebelumnya, Sudaryono beserta jajaran menggelar pertemuan dengan Wantimpres.di Jakarta, Kamis (26/8). Sudaryono mengatakan, pertemuan ini digelar dalam rangka membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pedagang pasar, ekonomi kerakyatan, dan beragam aktivitas ekonomi lainnya.
“Usai terpilih di Munas kemarin, saya ingin bergerak cepat dengan membangun komunikasi ke banyak pihak. APPSI harus bangun sinerginitas pada semua pihak, mengingat ada banyak problem pasar yang dihadapi para pedagang dan itu jadi persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Sudaryono.
Ia mengatakan, ekonomi kerakyatan harus dibangun dari hulu hingga ke pusat-pusat pasar. Mulai dari petani, pedagang kecil tradisional dan membantu mereka menyediakan inovasi modernisasi perdagangan lainnya. REPUBLIKA