Salah sasaran. Itu landasan pertimbangan Pemerintah akan menaikkan BBM subsidi. Sehingga belum juga naik rakyat begitu panik, panik karena takut barang barang semua menjadi naik. Sedangkan untuk menutup segala kenaikan itu belum terbayang dalam benak rakyat
Lalu pemerintah cepat tanggap menawarkan solusi bagi rakyat miskin melalui bantalan sosial senilai 600 ribu sebelum kenaikan BBM dilakukan
Hanya saja bantalan berbeda dengan bantal, kalau bantalan adalah segala sesuatu yang dijadikan penopang, alas, landasan atau bahkan sebagai ganjal agar sesuatu yang ada di atasnya aman. Misalnya seperti Parketv Dipasang di bawah sebagai landasan agar disimpan di atasnya aman tidak lembab, karena tidak langsung bersentuhan dengan lantai
Berbeda lagi kalau bantal adalah penopang, alas, ganjal kepala pada saat kita tidur agar nyaman dan nyenyak. Serupa tapi tak sama fungsinya sama sebagai ganjal, tapi berbeda pada tataran muara.
Pemerintah secara sepintas sepertinya telah menemukan solusi untuk meredam resistensi rakyat terhadap rencana kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, di lain pihak pemerintah juga lupa, bahwa kondisi daya beli rakyat belum pulih setelah dihantam bagai musibah tsunami covid 19 dua tahun lebih lamanya.
Sekedar contoh, untuk kondisi pasar rakyat. Selama dua idul Fitri tahun 1441H dan 1442 H yang lalu pasar rakyat khususnya untuk komoditas fashion total tidak bisa berjualan, karena ditutup lantaran sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan sehingga rentan untuk terjadinya penyebaran covid 19
Demikian juga kegiatan UMKM dan IKM banyak yang kegiatannya juga tutup.
Kondisi demikian, telah mendegradasi kondisi ekonomi rakyat ke titik terendah yang bermuara pada turun bahkan hilangnya daya beli rakyat.
Di lain pihak program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dicanangkan pemerintah belum benar benar menyentuh pada pemulihan kondisi pendapatan rakyat, sehingga daya beli rakyat tetap belum kembali pada posisi sebelum terjadinya wabah covid 19
Bantal sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, secara nilai memang sangat besar, tetapi itu belum cukup untuk menjadi bantalan kembali tumbuhnya daya beli masyarakat pada posisi memadai.
Ada hal seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu kalau saja ingin ada peningkatan daya beli rakyat, maka harus adanya kegiatan yang dapat mendorong geliat ekonomi di tingkat bawah, yaitu kegiatan ekonomi yang dapat mendorong terbuka sebanyak banyaknya lapangan pekerjaan.
Artinya, kalau itu yang didorong, diyakini nilai bantalan sosial mungkin justru sebaliknya bisa ditekan. Karena, rakyat dengan sendirinya dapat memperoleh pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kebutuhan keluarganya.
Cara itu bisa dicapai kalau kebijakan ekonomi lebih dititik beratkan pada program pemerataan pendapatan berazas kekeluargaan. Model program itu, misalnya bisa dilakukan melalui pendekatan belanja modal pemerintah lebih banyak dialokasikan pada kegiatan yang dapat mendorong penyediaan lapangan kerja bersifat masal dan masive
Memang hal itu agak sulit dilaksanakan, karena pemerintahan saat ini lebih memprioritaskan ingin tuntasnya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan IKN baru, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara.
Dari sisi tujuan sebenarnya tidaklah salah, karena IKN bisa mempercepat distribusi pemerataan kegiatan pada tataran nasional. Namun, itu bisa dilaksanakan pada kondisi dan situasi ekonomi nasional normal, bukan pada kondisi dan situasi seperti saat ini, dimana dalam konteks PEN pasca covid belum dirasakan memadai
Sebenarnya kalau pemerintah mau sedikit melakukan reschedule penyelesaian pembanguna IKN dengan cara mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian IKN pada sektor ekonomi riil yang dapat mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan masal, penulis berkeyakinan justru dapat menguntungkan kondisi ekonomi nasional
Itu artinya, pembangunan IKN tetap jalan hanya saja agak mundur penuntasannya, tetapi dengan adanya sebahagian realokasi anggaran tersebut, diyakini kondisi daya beli rakyat secara bertahap juga akan pulih sehingga tidak membebani anggaran negara
Tapi kalau kalau pilihannya tetap pada program bantalan sosial, ya itu tadi, bantalan sosial diprediksi tidak akan mampu menumbuhkan daya beli rakyat karena pendekatannya bukan mendorong pondasi untuk pemerataan ekonomi, tetapi pendekatan yang bersifat pemadam kebakaran
BBM naik,
bantalan sosial hanya sesaat,
harga harga pasti naik,
rakyat semakin sulit,
negara merasa sudah berjasa karena sudah bagi bagi uang tunai,
daya beli rakyat semakin menurun,
itulah rakyat.
Karena rakyat merupakan posisi terlemah dalam struktur kekuasaan negara.
Rakyat hanya dijadikan bantalan, persis seperti bantalan kereta api yang tiap keretanya lewat harus rela menjadi penopang dan ganjalan agar kereta berjala mulus di atasnya, sehingga membuat para penumpang bisa terlelap dalam tidurnya.
Sedangkan bantal – nya itu sendiri, hanya disediakan untuk dipakai oleh para inohong dan pejabat negara saja, sebagai landasan kepala untuk terlelap dalam mimpi indah, melalui berbagai fasilitas yang berasal dari uang rakyat yang diperolehnya.
Wallohu’alam bisshowab
Angkasa antara Makasar Jakarta, 1 September 2022
NANG SUDRAJAT
Sekjen DPP PAPERA
Ketua DPW APPSI JABAR