Jakarta – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) siap berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan dalam rangka menjaga agar inflasi tetap pada level yang lebih rendah atau stabil dari komoditas strategis.
Hal tersebut menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah beberapa hari lalu yang berimplikasi pada meningkatnya harga bahan pokok dan berdampak pada daya beli masyarakat.
“APPSI siap bekerjasama dengan TPID dan Satgas Pangan Daerah untuk terus memastikan keterjangkauan harga, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga ditengah kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” Kata Ketua Umum APPSI, Sudaryono di Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Sudaryono menjelaskan, gerak cepat menjaga stabilitas komoditas strategis ini harus dibarengi komitmen kepala daerah dengan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan kinerja Satgas pangan untuk menjaga stabilitas pangan serta melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan.
“Gubernur, Bupati, dan Walikota juga harus memperkuat TPID dan menjaga stabilitas pangan dari inflasi volatile food. Hal itu untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan pokok serta harganya yang semakin terjangkau,” Imbuhnya.
Sudaryono menjelaskan, Hal ini sejalan juga dengan harga komoditas pangan yang mengalami deflasi sebesar 2,9 persen (month to month/mtm) pada Agustus 2022 atau 8,93 persen (yoy). Angka ini mengalami perbaikan dari yang sebelumnya mencapai 11,47 persen.
“Jangan sampai, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini justru menaikan nilai inflasi karena pemerintah daerah tidak bekerja ekstra untuk menjaga dan menjamin stabilitas harga komoditas pangan yang sempat mengalami deflasi pada bulan Agustus kemarin,” Papar Sudaryono.
Di sisi lain menurutnya, guna memenuhi ketersediaan pasokan, TPID Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) khususnya untuk pemenuhan pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.
“Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh TPID Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait KAD adalah melakukan pendataan neraca pangan secara akurat untuk mengetahui kondisi surplus defisit komoditas di wilayah masing-masing. Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Bila itu berjalan, maka lanjut Sudaryono, selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen dan petani dalam memasarkan produknya serta para pedagang mendapatkan harga yang wajar.
“Selain itu digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk menjaga kelancaran distribusi dan pemasaran, serta terus mendorong penggunaan transaksi nontunai,” Pungkasnya.